Halo, Sobat Eproc! Berikut adalah panduan mengikuti Mini Kompetisi (Non Itemized) Barang Jasa Lainnya pada Katalog Elektronik V6.
Source : Saluran Youtube Resmi Direktorat Sistem Pengadaan Digital, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Pelaku PBJ Berintegritas, Tolak Gratifikasi !!!
Banjarmasin Maju dan Sejahtera
Halo, Sobat Eproc! Berikut adalah panduan Pembuatan Mini Kompetisi (Non Itemized) Barang Jasa Lainnya pada Katalog Elektronik V6.
Source : Saluran Youtube Resmi Direktorat Sistem Pengadaan Digital, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Pelaku PBJ Berintegritas, Tolak Gratifikasi !!!
Banjarmasin Maju dan Sejahtera
Source : Saluran Youtube Resmi Direktorat Sistem Pengadaan Digital, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Pelaku PBJ Berintegritas, Tolak Gratifikasi !!!
Banjarmasin Maju dan Sejahtera
Peraturan ini mengatur tentang Standar Pelayanan Pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
Silahkan Download di sini Perwal No 67 Tahun 2018
Pelaku PBJ Berintegritas, Tolak Gratifikasi !!!
Banjarmasin Maju dan Sejahtera
Pelaku PBJ Berintegritas, Tolak Gratifikasi !!!
Banjarmasin Maju dan Sejahtera
Dalam rangka meningkatkan pemahaman/pengetahuan seluruh pemangku kepentingan dalam bidang pengadaan, antara lain Advisor, Pemberi
Keterangan Ahli, Mediator, Inspektorat K/L/PD, Pejabat Fungsional PBJ, PPK, PA/KPA, APIP serta Biro Hukum maka Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP menyelenggarakan sebuah forum
dialog/diskusi rutin yang membahas berbagai isu pengadaan terkini yaitu Peningkatan Kapasitas Stakeholder (PENTAS) Pengadaan yang rutin diselenggarakan setiap pekan.
PENINGKATAN KAPASITAS STAKEHOLDER (PENTAS) PENGADAAN
Tema : Sharing Session - Membedah Perbedaan PBJ Pemerintah vs Pemanfaatan Aset
Hari, Tanggal : Kamis,18 September 2025
Narasumber : Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan
Source : Youtube Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Pelaku PBJ Berintegritas, Tolak Gratifikasi !!!
Banjarmasin Maju dan Sejahtera
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, kebijakan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah diantaranya melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif; mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa; dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik. Dalam upaya mencapai kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut, proses pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan salah satunya melalui E-purchasing.
Memperhatikan hal tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan pemahaman/pengetahuan seluruh pemangku kepentingan dalam bidang pengadaan, antara lain Advisor, Pemberi Keterangan Ahli, Mediator, Inspektorat K/L/PD, Pejabat Fungsional PBJ, PPK, PA/KPA, APIP serta Biro Hukum maka Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat menyelenggarakan sebuah forum dialog/diskusi rutin yang membahas berbagai isu pengadaan terkini yaitu Peningkatan Kapasitas Stakeholder (PENTAS) Pengadaan yang rutin diselenggarakan setiap pekan.
PENINGKATAN KAPASITAS STAKEHOLDER (PENTAS) PENGADAAN
Tema : Sharing Session "Keputusan Kepala LKPP Nomor 93 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan E-Purchasing Katalog Elektronik Melalui Metode Mini-Kompetisi"
Hari, Tanggal : Kamis, 11 September 2025
Narasumber : Direktorat Pasar Digital Pengadaan LKPP
Source : Youtube Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Pelaku PBJ Berintegritas, Tolak Gratifikasi !!!
Banjarmasin Maju dan Sejahtera
Pelaku PBJ Berintegritas, Tolak Gratifikasi !!!
Banjarmasin Maju dan Sejahtera
Berikut adalah hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Periode Januari sampai dengan Juni Tahun 2025 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
Silahkan Download di sini SKM Bag PBJ 2025
Sumber ; Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
Pelaku PBJ Berintegritas, Tolak Gratifikasi !!!
Banjarmasin Maju dan Sejahtera
Perpres ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APBN/APBD/APB Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
Silahkan Download di sini Perpres 46 Tahun 2025
Sumber ; Eproc LKPP
Pelaku PBJ Berintegritas, Tolak Gratifikasi !!!
Banjarmasin Maju dan Sejahtera
Konsolidasi pengadaan barang/jasa merupakan proses pengintegrasian atau penggabungan pengadaan barang/jasa di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi satu sistem yang lebih terintegrasi dan terstruktur. Tujuan dari konsolidasi ini adalah untuk menciptakan efisiensi, mengurangi duplikasi, dan memastikan penggunaan anggaran yang lebih optimal.
Simak Videonya berikut ini
Sumber : Youtube LKPP
Pelaku PBJ Berintegritas, Tolak Gratifikasi !!!
Banjarmasin Maju dan Sejahtera
